|
PUNGUTAN DAN RETRIBUSI DAERAH
Infovet Edisi 905 Juni 2002
Permasalahan retribusi atau retribusi daerah lebih tepatnya diatur dalam Peraturan Pemerintah
No 66
Tahun 2001 dimana yang dimaksud dengan retribusi daerah atau retribusi adalah pungutan
daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau
diberikan oleh Pemerintah
Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sedangkan retribusi
jasa umum adalah pelayanan
yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum
serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis-jenis retribusi umum seperti yang diatur
dalam PP No 66/2001 antara lain :
1. retribusi pelayanan kesehatan
2. retribusi pelayanan persampahan atau kesehatan
3. retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil
4. retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
5. retribusi parkir di tepi jalan umum
6. retribusi pelayanan pasar
7. retribusi pengujian kendaraan bermotor
8. retribusi penggantian biaya cetak peta
9. retribusi pengujian kapal perikanan.
Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut
prinsip komersial. Jenis-jenis retribusi jasa usaha yang diatur dalam PP No 66/2001 antara lain :
1. retribusi pemakaian kekayaan daerah
2. retribusi pasar grosir dan atau pertokoan
3. retribusi tempat pelelangan
4. retribusi terminal
5. retribusi tempat khusus parkir
6. retribusi tempat penginapan atau pesanggarahan atau vila
7. retribusi penyedotan kakus
8. retribusi pelayanan pelabuhan kapal
9. retribusi tempat rekreasi dan olah raga
10.retribusi penyebrangan di atas air
11.retribusi pengolahan limbah cair
12.retribusi penjualan produksi usaha daerah.
Retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian
izin
kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian
dan pengawasan
atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana,
sarana atau fasilitas
tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis retribusi perizinan
tertentu yang diatur dalam PP No 66/2001 antara lain :
1. retribusi izin mendirikan bangunan
2. retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
3. retribusi izin gangguan
4. retribusi izin trayek.
Semua Peraturan Daerah yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan
berdasarkan ketentuan PP No 20/1997 tentang retribusi daerah sebagaimana telah diubah dengan
PP No 45/1998, sepanjang tidak bertentangan dengan PP ini dapat dilaksanakan tanpa memerlukan
pengesahan. Apabila yang bertentangan dengan PP ini diadakan penyesuaian dalam jangka waktu paling
lama 1 tahun.
Berkaitan dengan diimplementasikannya UU No 22/1999 tentang Otonomi Daerah menyebabkan
banyak
Pemerintahan Daerah menggiatkan berbagai pungutan daerah dalam bentuk pajak atau
retribusi atau
sumbangan pembangunan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Krisis ekonomi
menyebabkan semakin
berkurangnya dukungan finansial Pemerintah Pusat kepada Daerah. Dalam
prakteknya di lapangan
terutama yang berkaitan dengan usaha peternakan ayam, banyak dikenakan pungutan-pungutan yang
bisa dianggap "liar" dan tumpang tindih dengan peraturan / pungutan yang sudah
berjalan. Misalnya Perda tentang Retribusi Usaha Peternakan Ayam Komersial yang tumpang-tindih dengan
Pajak
Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dll, retribusi kotoran, retribusi pemanfaatan
l
ahan sebagai aktifitas usaha. Pungutan lainnya antara lain retribusi ternak ayam yang
dibebankan per ekor ayam. |
